Menangani Banjir dan Kemacetan di Jakarta

Joko Widodo dan Atut Bahas Penanganan Banjir dan Kemacetan
Kamis, 8 November 2012 | 7:09

Jokowi kunjungi warga DKI [antara]

[SERANG] Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah membahas kelanjutan kerja sama dalam penanganan masalah banjir dan kemacetan yang sering terjadi di wilayah DKI Jakarta.  

Selain kerja sama terkait masalah banjir dan kemacetan,  Joko dan Atut menjajaki kemungkinan  kerja sama dalam bidang agrobisnis dan suplai air baku.

Hal tersebut dilakukan, pada saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Banten, di Serang, Rabu (7/11).

Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah mengatakan, kunjungan Gubernur DKI Jakarta ke Banten merupakan hari bersejarah. Karena Banten merupakan daerah penyangga ibu kota Negara, harus memiliki keselarasan pembangunan, dan persamaan dalam menjaga ketentraman, dan gejala sosial yang terjadi.

"Kerja sama Banten dan DKI Jakarta sebelumnya sudah tertuang dalam 9 Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur," kata Atut.  

Atut menjelaskan, kesembilan kerja sama yang perlu ditangani bersama, di antaranya terkait isu infrastruktur, penanggulangan banjir, pendidikan, permukiman, sosial kemasyarakataan, pariwisata dan lainya.

"Pembangunan sarana transportasi massal yang dilakukan di Banten salah satunya jalur kereta api Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, bus way, yang akan menjadi solusi untuk menghindari kemacetan," katanya.

Terkait masalah revitalisasi sungai yang berdampak terhadap banjir yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan hal itu kewenanganya ada di Pemerintah Pusat. Namun, Pemprov  Banten tetap melakukan koordinasi agar revitalisasi sungai yang ada dapat segera dituntaskan. 

"Banjir memang masalah serius yang kami tangani, karena dampak banjir dapat  merugikan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, terkait pariwisata, Banten saat ini telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesuang yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Untuk itu, DKI Jakarta diharapkan bisa membantu Pemprov Banten dalam mengakses kawasan KEK tersebut baik wisatawan dalam negeri maupun wartawan luar negeri.

"Warga Banten terutama yang tinggal di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, banyak yang bekerja di DKI Jakarta," kataya.

Tidak hanya itu, Atut juga menawarkan pasokan air baku untuk DKI Jakarta. Karena, saat ini Provinsi Banten akan memiliki Waduk Karian yang bisa memenuhi kebutuhan air bagi Provinsi Banten dan Jakarta.

"Air tersebut bisa saja diolah menjadi air bersih, dengan cara kerja sama antara perusahaan daerah Provinsi Banten dan DKI Jakarta," ujarnya.

Selain itu, wilayah Banten juga memiliki potensi pengembangan agrobisnis. Karena wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang memiliki potensi pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

"Banten memiliki potensi hasil bumi. DKI Jakarta dan Banten dulu memiliki program sinergi agribisnis, untuk memenuhi kebutuhan pertanian, peternakan dan perikanan. Dulu DKI Jakarta dan Banten pernah berencana untuk melakukan kerja sama pembangunan terminal agrobisnis, tapi tidak ada tindak lanjutnya  lagi," katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo  Jokowi mengajukan enam bidang kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Provinsi Banten, di antaranya, masalah air baku, transportasi, infrastruktur di daerah perbatasan DKI-Banten, pemukiman di perbatasan, jalur kerata api ke Cengkareng dan angkutan perbatasan seperti pembangunan monorel.

"Ada enam hal yang bisa dikerjasamakan dan saya minta bantuan dari Provinsi Banten. Terkait rencana jalur kereta api dari Jakarta ke Cengkareng, saya berharap Banten dapat membantu realisasi proyek tersebut. Jadi kalau nanti Ibu Gubernur bisa membantu, target kami untuk membangun jalur KA dengan PT KAI akan selesai pada tahun 201. Sehingga jalur rel KA dari Manggarai, dari Dukuh Atas, bisa langsung menuju Bandara Soekarno Hatta," katanya.

Jokowi mengatakan, pihaknya juga membicarakan mengenai Cengkareng drain untuk mencegah banjir di Jakarta. "Walau ini tanggung jawab Kementerian PU, tapi sebagian tanggung jawab kami. Kami memohon bantuannya agar Cenglareng drain bisa dilanjutkan," katanya.

Menurutnya, masalah monorail sebagai angkutan massal juga turut dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah. “Monorail memang belum kita putuskan. Tapi kalau sudah diputuskan ini akan menjadi transportasi di Jabar, Banten, dan DKI. Kalau memang nanti sebulan dua bulan kami bisa putuskan, mohon dibantu," ujarnya. [149]

http://www.suarapembaruan.com/nasional/joko-widodo-dan-atut-bahas-penanganan-banjir-dan-kemacetan/26627